Pilar Akuntabilitas Beasiswa: LPPD Jatim Audit Total Pengelolaan Dana di Tengah Sinergi Global dan Lokal

Bondowoso, 31 Oktober 2025 – Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur meneguhkan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dana publik melalui perhelatan akbar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Dana Beasiswa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS), Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), Ma’had Aly Se-Jawa Timur, dan Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, acara ini menjadi forum krusial untuk memastikan seluruh dana beasiswa dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.

Bimtek yang berlangsung selama dua hari penuh, pada Kamis dan Jum’at, 30 dan 31 Oktober 2025, di Hotel Grand Padis Bondowoso, ini menggarisbawahi upaya Pemprov Jatim dalam mencetak “Generasi Emas” yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berintegritas tinggi.

Rangkaian acara diawali dengan prosesi pembukaan yang khidmat pada Kamis (30/10/2025). Setelah lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menggema, atmosfer akademik dan profesional semakin terasa dengan sambutan dari para tokoh kunci.

Prof. Dr. KH. Abdul Halim Soebahar, M.A, selaku Ketua LPPD Provinsi Jawa Timur, dalam sambutannya menegaskan bahwa program beasiswa ini adalah instrumen strategis Pemerintah Provinsi untuk investasi Sumber Daya Manusia (SDM) pesantren. "Beasiswa ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan amanah moral untuk menyiapkan kader ulama dan akademisi unggul di garda terdepan. Akuntabilitas laporan adalah syarat mutlak agar program ini dapat berjalan tertib, tepat sasaran, dan berkelanjutan," ujarnya, menekankan pentingnya pelaporan yang jujur dari setiap perguruan tinggi mitra.

Pentingnya sinergi antara kebijakan dan implementasi juga diperkuat oleh sambutan dari Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jawa Timur, Imam Hidayat, S.Sos., M.M. Beliau menyoroti peran Biro Kesra dalam memastikan integrasi program beasiswa dengan visi pembangunan kesejahteraan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan keagamaan. "Dana bantuan beasiswa adalah wujud nyata keberpihakan Pemprov Jatim. Pengelolaan yang profesional menjamin dampak positif yang maksimal bagi calon penerus bangsa," tegasnya.

Dukungan penuh dari legislatif turut disampaikan oleh Dr. Ahmad Hadinudin, M.Pd., perwakilan dari Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur. Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat dan pendidikan ini memberikan apresiasi atas langkah proaktif LPPD dan Biro Kesra. "Kami di legislatif akan terus mengawal dan mendukung penuh program yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM pesantren dan madrasah diniyah ini. Transparansi dan audit yang ketat adalah kunci kepercayaan publik," papar Dr. Hadinudin.

Acara pembukaan lantas ditutup dengan pembacaan Do'a penuh harap dan keberkahan oleh Dr. KH. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A., memohon kelancaran dan keberhasilan Bimtek dalam menguatkan tata kelola kelembagaan.

Sesi Bimtek hari pertama dimulai dengan materi padat hingga larut malam, berakhir pada pukul 22.00 WIB.

Materi pertama langsung disampaikan oleh Prof. Dr. KH. Abdul Halim Soebahar, M.A. Beliau membedah tuntas Kebijakan Penyelenggaraan Program Beasiswa Pemprov. JATIM Tahun Anggaran 2025. Sesi ini memberikan pemahaman mendalam mengenai payung hukum, target capaian, dan mekanisme penyaluran dana beasiswa di tahun anggaran berjalan, termasuk program khusus Beasiswa Al-Azhar Kairo yang menjadi fokus penting sinergi luar negeri.

Materi kedua menyajikan perspektif kritis dari sisi pengawasan. Perwakilan dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur menyampaikan materi mengenai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Beasiswa Oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Program. Inspektorat menekankan bahwa LPJ bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen utama untuk mengukur kepatuhan dan efektivitas penggunaan anggaran. Standar pelaporan, dokumentasi bukti, dan prosedur audit menjadi poin-poin utama yang disoroti.

Sebagai pelengkap, Materi ketiga disampaikan oleh perwakilan Biro Kesra Setdaprov Jatim yang fokus pada aspek Pengelolaan Dana Bantuan Beasiswa Oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Program. Sesi ini memberikan panduan teknis operasional, mulai dari mekanisme pencairan dana hibah, pemanfaatan anggaran yang sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum), hingga penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akurat dan berbasis kebutuhan mahasiswa penerima beasiswa.

Hari kedua, Jum'at (31/10/2025), dimulai sejak pagi pukul 07.30 WIB dengan agenda yang lebih bersifat teknis dan audit.

Agenda diawali dengan sesi Bedah Laporan dan Diskusi Rencana Tindak Lanjut yang dipimpin oleh Sekretaris dan Bendahara LPPD. Dalam sesi ini, beberapa kasus dan tantangan yang sering muncul dalam pelaporan tahun sebelumnya didiskusikan secara terbuka, menghasilkan solusi praktis dan standar baku untuk perbaikan di masa mendatang. Fokusnya adalah harmonisasi antara laporan akademik dan laporan keuangan.

Puncak dari Bimtek adalah sesi Desk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. Seluruh perwakilan peserta dari PTKIS, PTKIN, Ma'had Aly, dan koordinator program Al-Azhar Kairo menjalani proses Audit langsung oleh Tim Biro Kesra dan Sekretariat LPPD. Proses audit intensif ini memastikan bahwa setiap rupiah dana beasiswa telah tercatat dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meneguhkan komitmen LPPD Jatim terhadap prinsip Good Governance dan Akuntabilitas Publik.

Bimbingan teknis yang sangat intensif dan mendalam ini ditutup secara resmi pada Pukul 11.00 WIB, dengan harapan bahwa seluruh perguruan tinggi mitra kini memiliki kapabilitas dan komitmen yang kuat untuk mengelola Dana Bantuan Beasiswa Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari investasi strategis Pemprov Jatim menuju Indonesia Emas 2045.